Pasien PDP Negatif Maupun Positif Bisa Diklaim ke Anggaran Negara

Kepala Dinas Kesehatan, dr.Didi Kusmarjadi

TERDEPAN.CO.ID,BATAM– Pasien PDP  (pasien yang menunjukkan gejala terinfeksi virus corona) bisa diklaim ke Anggaran Negara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, dr. Didi Kusmarjadi saat rilis bersama dengan Direktur Rumah Sakit Awal Bros serta Tim Gugus Tugas Covid19, Rabu (24/06/20).

“Pertama yang harus di ketahui, begitu pasien itu masuk dalam kategori PDP itu di buktikan dengan rongent di paru-parunya, apakah ada radang paru-paru atau tidak, nah! pada saat itulah yang bersangkutan sudah masuk kedalam anggaran Kementriaan atau ke pemerintah, waluapun hasilnya swab nya itu positif ataupun negatif, maka akan tetap ditanggung oleh Negara,itu yang sekarang menjadi polemik atas kasus pasien Yanti Bunardi (84th), “terangnya.

Bacaan Lainnya

Dr Didi dalam keterangan yang sama menegaskan, langkah yang diambil oleh pihak Rumah Sakit Awal Bros, memasukan anggaran pembiayaan, Nenek Bunardi pasien kategori PDP sudah benar, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016, tentang Pembebasan Biaya pasien Penyakit infeksi Emerging Tertentu melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan, dimana klaim pembiayaan ini berlaku bagi pasien yang dirawat di Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan  HK.01.07/MENKES/238/2020.

“Jadi kalau yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit itu sudah benar, telah memasukkan ke dalam anggaran pemerintah dan kalau Kita baca dari kasusnya, sebenarnya keluarga Si korban itu, keberatan kalau Si pasien ini di anggap sebagai PDP, mungkin kalau di anggap PDP itu, sebagai aib, padahal tidak, nanti kalau hasil swabnya terkonfirmasi negatif atau positif maka akan tetap dimasukkan kedalam anggaran.

Nah! disini yang Kita bingungkan kenapa negara menanggung, tapi pasien ingin membayar, kan! aneh saja. Nah! pihak Rumah Sakit tidak mau menarik atau mengambil pembayaran pasien, karena itu menyalahi dan apabila di audit oleh BPK atau KPK  justru pihak Rumah sakit salah, “jelasnya.

Ia menegaskan, pasien PDP tidak semuanya terkonfirmasi positif Covid19.

“PDP itukan! belum tentu terkonfirmasi positif, nanti membuktikannya dengan swab

artinya kalau setelah di swab negatif, maka dibadannya tidak ada virus, kemungkinan penyebabnya adalah hal-hal lain, “urainya.

Menurutnya, Nenek Bunardi adalah pasien yang dinyatakan termasuk dalam kriteria PDP dengan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang sesuai hasil foto rongent yang menunjukan adanya peneumoni dan hasil laboratorium.

“Karena peneumoni, inikan penyebabnya banyak, nah! di era pandemi seperti ini, setiap gambaran peneumonia biasanya Dokter ditunjang dengan pemeriksaan Laboratorium lainnya, seperti pemeriksaan darah dan lain-lain, maka dokter membuat kesimpulan sementara ini adalah PDP dengan dasar untuk menetapkan itu sebagai PDP dari Rongent dan laboratorium, “paparnya.

dr.Didi beralasan tidak melakukan swab kepada keluarga Nenek Yanti Bunardi karena tidak positif Corona.

“Kalau Dia disini terkonfirmasi positif,  maka akan Kita kejar, tapi kalau negatif ya! tidak mungkin Kita kejar, dalam hal ini sebab lain Si pasien, mungkin peneumoninya, nah! kalau positif orang- orang yang berada di sekitarnya akan Kita swab, karena Dia negatif ya! keluarganya tidak Kita swab , “lanjutnya.

Lanjutnya, Rumah Sakit serta Dokter tidak akan berani gegabah mengatakan seseorang itu PDP, tanpa adanya radang Paru paru di rongentnya, Rumah Sakit akan di permasalahkan, “tegasnya.

Dalam penegasannya dr Didi menjelaskan, setiap pasien yang sudah dinyatakan PDP tidak bisa dihapus dari catatan Tim Gugus Tugas Covid19.

“Karena Kita tidak mau dimasukkan kedalam daftar PDP, lalu Kita membayar sendiri, ya! tidak bisa seperti itu, karena pada awal kasus itu muncul, RS tersebut sudah melaporkan kejadian tersebut ke Gugus Tugas Covid19 dan dilaporkan kembali ke Gugus Tugas Kota dan Kita sudah mencatat sebagai PDP dan catatan tersebut tidak akan mungkin bisa hilang, akan seterusnya PDP, cuman nanti ada catatan PDP nya positif atau negative, tergantung dari hasil Swab, “pungkasnya.

Didi juga menegaskan, pasien yang masuk kriteria PDP di Rumah Sakit untuk biaya akan tetap dibebankan kepada Negara, apabila pasien sembuh dan kembali lagi berobat dengan kasus yang sama ( PDP).

“ Pasien yang PDP biaya tetap di klaim ke Negara dan apabila pasien kembali berobat dengan kasus yang sama (PDP) maka biaya akan tetap dibebankan kepada tim Gugus Tugas Covid19.

Diketahui pasien PDP, Nenek Bunardi (84th) biaya pengobatan yang diklaim ke Negara oleh Rumah Sakit Awal Bros sebesar Rp. 37juta.

 

Redaksi

#DinkesBatam #RSAwalBros

 

TERDEPAN VIDEO

Pos terkait

KERUPUK IKAN TAMBAN ALREINA dengan takaran ikan TAMBAN yang lebih banyak sehingga menghasilkan citarasa ikan bangetzzzz dibanding dengan KERUPUK ikan TAMBAN Lainnya.