Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto Akan Melakukan Evaluasi Pencabutan Insentif RT/RW

  • Whatsapp
Perwakilan Ketua RT/RW Keluarahan Belian Batam Kota berkunjung ke kantor Ketua DPRD Batam Nuryanto,,, hadir anggota DPRD Batam Yudi Kurnain membahas intensif RT/RW

 

Ketua DPRD Batam, Nuryanto

TERDEPAN.CO.ID,BATAM- Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto kembali akan melakukan evaluasi terhadap usulan pencabutan insentif bagi Ketua RT dan RW atas tudingan penyalahgunaan jabatan oknum RT/RW saat pemilu lalu, pilpres dan pileg, di depan perwakilan Ketua RT dan RW Kelurahan Belian Batam Kota saat bertandang di kantornya, Kamis (27/06/19).

Read More

Nuryanto dalam ulasannya mengaku kecewa atas tindakan oknum RT dan RW yang dinilai telah mencoreng dan menciderai arti demokrasi yang telah berjalan harmonis di Kota Batam selama ini atas laporan masyarakat adanya temuan penyalahgunaan jabatan dan wewenang.

“Saya terlalu berharap, RT RW yang perannya luar biasa dan sebagai ujung tombak di tengah masyarakat bisa menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat yang lainnya dan perannya sebagai jembatan dengan  pemerintah bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, bukan memberikan contoh yang buruk dan menciderai arti demokrasi yang sesungguhnya atas temuan dalam pemilu kemarin, “tuturnya.

Ia menambahkan, usulan pencabutan intensif yang yang telah dianggarkan melalui APBD ini akan dilakukan evaluasi, apakah berdampak terhadap manfaat atau sebaliknya, setelah adanya temuan penyalahgunaan jabatan dan wewenang oknum RT, RW dilapangan  pada saat pemilu Pilpres dan Pileg kemarin mengingat Pemilu Pilkada akan segera dilaksanakan pada masa mendatang.

“ Kita wakil rakyat yang telah mengeluarkan kebijakan ini memiliki tujuan yang baik atas tugas mulia RT/RW yang telah membantu pemerintah sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, untuk itu Kami wakil rakyat punya inisiatif untuk memberikan penghargaan atas tugas RT/RW ini agar bisa mengemban tugas mulianya ini lebih baik lagi dan lebih nyaman, bukan malah disalahgunakan, “bebernya kecewa.

Nuryanto juga akan memberikan sangsi kepada oknum RT/RW yang telah terbukti melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan untuk diganti agar memberikan efek jera dan membersihkan nama perangkat RT/ RW yang lainnya yang tidak melakukan tindakan seperti oknum tersebut.

“ Selain kami melakukan evaluasi, Kami juga sepakat akan mengusulkan pencopotan oknum perangkat RT/RW yang terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan dan wewenang agar perangkat RT/RW yang bekerja sungguh-sungguh tidak ikut tercoreng dan terimbas atas kejadian oknum tersebut, “ tutur Nuryanto.

Menurutnya ada tidaknya insentif, tidak seharusnya mengubah fungsi dan tugas dari RT/RW sebagai relawan pemerintah.

“Perangkat RT/RW sifat tugasnya adalah membantu bukan dalam struktural pemerintahan, dan tugas RT/RW ini pekerjaannya sangat mulia. Insentifmaupun tidak ada insentif, jika dalam pekerjaannya melakukan pungli, ini akan menghilangkan nilai luhur tugas dan fungsi RT/RW itu sendiri, “ paparnya.

Cak Nur sapaan pria yang sudah Mualaf ini berharap, dengan kejadian seperti ini selain memberikan efek jera bagi perangkat RT/RW yang lainnya agar lebih baik, meminta RT/RW se-Kota Batam untuk kembali hadir bersama-sama berdiskusi membahas langkah kedepannya, agar fungsi RT/RW sebagai jembatan pemerintah bisa berjalan selaras dan harmonis.

“ Saya berharap, RT/RW yang lainnya hadir dan kumpul bersama-sama untuk membahas dan membicarakan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memajukan Kota Batam melalui fungsi RT/RW sebagai jembatan penghubung natara masyarakat dan pemerintah, “tutupnya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batam Kota dalam diskusinya menyetujui usulan kembali Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto untuk kembali mengevaluasi rencana pencabutan insentif RT/RW dan menyetujui gagasan untuk mengganti oknum RT/RW yang terbukti telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

“ Kami setuju usulan tersebut dievaluasi dan menyetujui usulan pencopotan jabatan oknum RT/RW yang telah dinyatakan bersalah, menyalahkgunakan jabatan dan wewenang yang tidak semestinya, “ papar perwakilan RT/RW Kelurahan Belian.

Diketahui sebelumnya, usulan Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto untuk menghapus dana intensif RT/RW sebesar Rp 1.000.000 tiap bulannya karena adanya temuan oknum RT/RW yang memperjual-belikan suara atau melakukan transaksional saat musim pemilu pilpres dan pileg 2019 yang lalu (politik uang) yaitu 1 orang 1 nama dengan dibandrol Rp 200.000- hingga Rp300.000; yang akan berpotensi pada demokrasi politik yang tidak sehat dan bisa masuk unsur Kriminal.

Penulis :IKA

 

Related posts