Jamin Kelancaran Investasi BP Batam Rubah Perka 10 Ke Perka 11 Tahun 2019

  • Whatsapp
Kasubdit Perdagangan Barlian Untoro
Kasubdit Perindustrian BP Batam, Krus Haryanto

TERDEPAN.CO.ID,BATAM- Badan Pengusahaan BP Batam melakukan revisi terhadap Perka Nomor 10 Tahun 2019 yang telah diberlakukan pada tanggal 21 juni 2019 untuk menjamin kelancaran kegiatan investasi, ekspor dan kebutuhan masyarakat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Rabu (26/6) saat konfrensi Pers di Media Centre BP Batam.

Kasubdit Perdagangan Barlian Untoro mengatakan, revisi yang dilakukan ialah Peraturan Kepala (Perka) Nomor 8 Tahun 2019 telah mengalami perubahan kedua menjadi Perka Nomor 11 Tahun 2019. 

Read More

Ia menambahkan perubahan dari Perka 10 ke Perka 11 tahun 2019 ini, memberikan pilihan kepada pelaku usaha untuk dapat mengajukan kembali atau tidak.

“kalau Dia mengajukan, baru kita bisa menggunakan data empiris, tanpa harus menunggu hasil survei yang sedang di lakukan, jadi ada pilihan untuk pengusaha, mana yang lebih mudah serta  dimana agensi yang bisa di tempuh oleh pengusaha itu sendiri, yang artinya di Perka Kita memberikan pilihan dan itu kembali ke pengusahanya, dia mau mengajukan baru atau tidak,” jelasnya.

Kasubdit Perindustrian BP Batam, Krus Haryanto dalam penjelasan yang sama menyampaikan, jika pengusaha sudah mengajukannya pada system Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB)  selanjutnya dari BP Batam dapat mengeluarkan Masterlist sehingga dari Bea dan Cukai Batam dapat memproses pemasukan barang yang tertahan.

“ Jika pelaku usaha sudah mengajukan pada sistem kita di (SIKMB), kemudian dari BP Batam dapat mengeluarkan masterlistnya, agar Bea dan Cukai Batam, bisa memproses pemasukan barang yang tertahan”, imbuh Krus.

Selain itu Krus Haryanto menegaskan hal tersebut tetap harus menunggu ijin dari BP Batam.

“tetap harus menunggu ijin dari BP Batam”,tutupnya.

Adapun pokok-pokok yang mengalami perubahan yaitu, lampiran jenis barang konsumsi dihapuskan dan diganti berdasarkan jenis barang konsumsi yang dibutuhkan masyarakat KPBPB Batam berdasarkan data empiris.

Untuk permohonan pemasukan barng yang sudah memiliki persetujuan Impor dan Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor untuk keperluan impor (TPP Impor) dari kementrian terkait dikecualikan dari ketentuan penetapan dan pmberian kuota (besaran kuota sesuai dengan persetujuan impor).

Pada perka lama pemasukan dan atau pengeluaran sementara dari dank e LDP tidak diatur , pada perka yang baru pemasukan dan atau pengeluaran sementar ked an dari LDP diatur kembali.

Pada Perka lama pengeluaran sementara ke TLDDP tidak diatur, pada Perka yang baru pengeluaran sementara ke TLDPP diatur kembali.

Penulis : Bagus Alfianto

Editor : Ika

 

 

banner 300x250

Related posts