DPRD Batam Sarankan Pemko Revisi Perda Pajak Daerah

  • Whatsapp
Ketua DPRD Batam, Nuryanto

TERDEPAN.CO.ID,BATAM- Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto membenarkan adanya surat Pemko Batam terkait penundaan tarif baru pajak penerangan jalan umum (PPJU).

Nuryanto menyampaikan, penundaan PPJU sendiri sudah berlangsung selama dua tahun. Untuk itulah ia mengirim surat balik agar Pemko Batam segera merevisi perda pajak daerah tersebut.

“Artinya, ini sudah dua tahun berturut-turut ditunda. Kita sarankan supaya kenaikan PPJU, Pemko mengajukan revisi perda. Revisi perda itu ya kesimpulannya kembali ke tarif awal,” kata Nuryanto, Senin (11/03/19).

Menurutnya, Rekomendasi DPRD ini sudah dikirim sejak beberapa hari yang lalu dengan tujuan untuk tidak ada lagi penundaan dan besaran tariff PPJU disesuaikan dengan tariff awal.

“ Kita sarankan Pemko Batam mengajukan revisi perda ini, “lanjut Nuryanto.

Dalam keterangannya Nuryanto mengatakan, reviisi Perda pajak daerah lebih efektif disbanding menunda Perda. Selain revisi tersebut memakan waktu yang lama karena diharmonisasi di Badan Pembentukan Peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Batam.

Diketahui sebelumnya Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyatakan akan segera memberlakukan tarif baru pajak penerangan jalan umum (PPJU) dari 6 persen menjadi 7 (rumah tangga) dan 8 persen (bisnis), sebab hingga saat ini belum rekomendasi penundaan dari DPRD Batam Kota Batam.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam Raja Azmansyah, Senin (11/3), mengatakan, sampai saat ini dari DPRD Batam belum memberikan informasi.

Dilain sisi Humas Bright PLN Batam, Yoga Perdana dalam keterangan yang berbeda menyampaikan, akan mengimplementasikan kenaikan PPJU setelah adanya sosilaisai dari Pemko Batam selaku pemilik produk tersebut.

“ Akan segera Kami implementasikan, “ pungkas Yoga. (*)

Editor : IKA

 

banner 300x250

Related posts