Kecewa, Jadi Rajaguguk Minta Walikota Rudi Klarifikasi Ucapannya

  • Whatsapp
Ketua Kadin Jadi Rajaguguk saat bersama Walikota Batam, Rudi

TERDEPAN.CO.ID,BATAM- Menanggapi pemberitaan dan cuplikan video yang menyatakan “Ex Offocio Kepala BP Batam ke Walikota melanggar Undang-undang hanya kata Kadin Batam, Jadi Rajaguguk” saat acara Musrembang di Belian Batam Kota, membuat Ketua Kadin, Jadi Rajaguguk merasa di fitnah dan kecewa serta menyayangkan tindakan orang nomor satu di lingkungan Pemko Batam tersebut.

Jadi meminta kepada Walikota Batam, Rudi untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas ucapan yang sempat dilontarkan di depan ratusan warga Belian, untuk menjelaskan dan memberikan klarifikasi atas maksud tudingan yang di sampaikan kepadanya.

Read More

“Saya kira seorang walikota kan, sudah memahami bentuk penegakan hukum sesuai dalam uu yang sah, dan Rudi harus menjelaskan serta mengklarifiaksi atas ucapannya tersebut, “ pinta Jadi.

Menurutnya, selama ini Kadin Batam dan Kadin Kepri tidak  pernah menghambat tujuan Walikota Batam, Rudi,  ingin menjadi ex officio Kepala BP Batam kepada Walikota Batam.

Batam dan Kadin Kepri tidak pernah menghambat tujuan walikota ingin menjadi ex officio, dan setiap warga negara berhak mau jadi apapun itu, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, “lanjutnya.

Ia juga sangat menyayangkan tindakan Walikota Batam, Rudi sebagai pejabat Negara tidak memahami dan tahu mengenai isi Undang-undang.

“ Pejabat Negara harus memahami dan tahu serta mematuhi UU, karena pejabat negara yang menjalankan UU dan peraturan itu sendiri, kalau Kepala Daerah tidak paham dengan peraturan dan UU maka perlu di pertanyakan pejabat tersebut.

Terangnya, BP Batam adalah BLU, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 6/2011 dan pengelolaan Keuangan BP Batam di lakukan seperti pengelolaan BLU, tapi BP Batam tetap Lembaga Negara Non struktural.

“Pengelolaan keuangannya saja yang seperti BLU, tapi BP Batam tetap Lembaga Negara non Struktural. Jadi kepalanya dan deputinya juga dapat dianggap Pejabat Negara. Karena bermitra dengan Komisi VI DPR-RI, dan mengelola keuangan Negara,” papar Jadi.

Menurutnya, ucapan Walikota Rudi di forum Musrembang sebagai bentuk adanya profokator, pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan serta menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah (Hoax).

“ Itu sama dengan propokator, pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan serta menyebarkan HOAX, “jelasnya.

Lanjutnya, setiap warga negara, berhak mau jadi apapun. Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Didunia ini tidak ada satupun kejadian yang tidak se-ijin Tuhan. Kalau tidak jadi Ex-officio pun, itu se-ijin Tuhan juga, “ tulisnya dalam pesan Whatshap, Selasa(29/01/2019).

“Kita sudah membaca dan mendengarkan semua pejabat negara di republik ini, mulai Ketua DPR-RI, Ombudsment, KPK, lembaga KEIN, Lembaga Kajian UGM, para ahli dan pakar hukum sudah mengatakan melanggar UU, jadi bukan si Jadi Rajagukguk yang mengatakan, seperti yang Walikota Rudi, sampaikan di forum munsrenbang tersebut, “beber Jadi.

Jadi menjelaskan, Wali Kota Batam bermitra dengan Kadin Batam, maka wajib hukumnya jika Kadin Batam meluruskan dan memberi masukan jika ada yang belum diketahui oleh Pemko Batam.

“ Sebagai mitra yang baik, sudah seyogyanya memberikan masukan dan mengingatkan kepada Walikota Batam, Rudi untuk kebaikan bersama, dan Kita tetap akan kawal kedepannya secara konstruktif dengan hati yang bersih, “ pungkasnya.

Sebelumnya dalam forum musrembang, Walikota Batam, Rudi menyampaikan bahwa ex officio tidak melanggar undang-undang dan pernyataan tersebut hanya kata Kadin Batam Jadi Rajaguguk. Senin (28/01/19) di Gedung Serba Guna Belian Batam Centre.

“Siapa yang bilang melanggar Undang-Undang, Itu kan kata Kadin Batam, Jadi Rajagukguk saja. Saya mencoba meluruskan sedikit kepada Bapak-Ibu-ibu,” seru Walikota Batam Rudi, dihadapan warganya penuh semangat.

 

Redaksi

 

banner 300x250

Related posts