Komisi II DPR-RI Bentuk Pansus Selesaikan Persoalan BP Batam dan Pemko

RDPU bersama Komisi II DPR RI, Kadin Batam dan Kepri

TERDEPAN.CO.ID,BATAM- Komisi II DPR RI membentuk Panitia Khusus Penyelesaian persoalan Batam yang akan mengundang Walikota Batam dan Kepala BP Batam, hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Kadin Propinsi Kepri dan Kota Batam,yang digelar pada, Selasa (12/03/ 2019) di Jakarta.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi II DPR RI juga telah memahami permasalahan  Batam saat ini, yang disampaikan oleh Kadin Propinsi Kepulauan Riau dan Kadin Kota  Batam yang ditimbulkan oleh regulasi dan ketidakpastian hukum, yang berdampak terhadap menurunnya ekonomi , sosial dan kesejahteraan rakyat.

Hasil RDPU menghasilkan 4 poin penting yaitu, Komisi II DPR RI berpandangan bahwa rencana menunjuk Walikota Batam sebagai ex Officio Kepala BP Batam tidak sesuai dengan peraturan Undang-undang.

Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang perubahan status Free Trade Zone menjadi Kawasan Ekonomi Khusus selama tidak memberikan damapak langsung kepada Usaha Kecil Menengah dan masyarakat Batam khususnya, Kepulauan Riau pada umumnya.

Komisi II DPR RI sepakat akan mengusulkan pembentukan panitia Khusus (Pansus DPR RI) penyelesaikan masalah Batam.

Selanjutnya Komisi II DPR RI  mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Kadin Propinsi Kepri dan Kota Batam tersebut langsung dipimpin oleh DR.IR.H.E Herman Khaeron.M.Si, Ketua Kadin Kepri Akhmad Ma”ruf Maulana dan anggota Komisi II DPR RI, Ria Latifa serta menghadirkan Dewan Pakar Kadin Batam, Ampuan Situmeang dan dihadiri anggota Kadin perwakilan daerah. (*)

Editor : IKA

SHARE