37 TKI Illegal di Tangkap Dua Orang Jadi Tersangka

Dua Tersangka MR alias E dan MM alias M

TERDEPAN.CO.ID,BATAM- Dua tersangka MR alias E dan MM alias M harus mempertanggung-jwabkan perbuatannya karena telah melakukan  tindak pidana penyelundupan manusia (People Smugling).

Perbuatan kedua tersangka diketahui saat, Jajaran Subdit IV Polda Kepri berhasil mengungkap kasus  tersebut dengan mengamankan 37 Pekerja Migran Ilegal (PMI) yang dipulangkan dari Malaysia ke Batam melalui jalur tidak resmi, Selasa (12/3/2019), dimana peran keduanya diduga sebagai pengurus yang menampung puluhan pekerja migran ilegal di Perum Bukit Raya, Batam Centre Kota Batam.

Jajaran Subdit IV Polda Kepri saat preskon di Media Centre

Penangkapan keduanya berawal pada Senin (11/3/2019) sekitar pukul 16.00 WIB dimana Subdit IV Polda Kepri menerima informasi dari masyarakat terkait adanya puluhan Pekerja Migran Ilegal Indonesia dari Malaysia menuju Batam.

Seluruh pekerja diberangkatkan dari Malaysia ke Batam melalui jalur laut namun non prosedur atau pelabuhan tikus. Dan dari hasil penyelidikan sekitar pukul 20.30 WIB, Subdit IV Polda Kepri berhasil mengamankan 18 orang PMI beserta seorang  pengemudi mobil di halte depan Legenda Malaka Batam Kota.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan, dan dari 19 orang PMI korban People Smugling, satu tersangka ditangkap.

Dan menurut keterangan serta pendalaman terhadap korban, mereka datang dari Malaysia menggunakan speed boat, turun dari pelabuhan ilegal di Tanjung Sengkuang ,dengan pakaian dan barang bawan yang nampak basah.

Para TKI Illegal yang diamankan Polda Kepri

Dari ke 37 orang tersebut, 32 berjenis laki-laki dan 5 orang berjenis kelamin perempuan, sedangkan dua orang MR alias E dan MM alias M merupakan pengurus sekaligus sebagai penampung pekerja migran illegal.

Menurut keterangan yang disampaikan Polda Kepri, melalui Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. S Erlangga dalam gelar preskon dengan awak media, pelaku melakukan aksinya sudah sekitar 6 tahun lamanya dan bekerja secara terorganisir.

Modusnya, pemberangkatan pekerja migran illegal tersebut terjadwal sesuai dengan pesanan dari Malaysia melalui jaringan. Sedangkan untuk pemulangan ke Indonesia, mereka selalu menggunakan komunikasi, kapan para pekerja tersebut akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal melalui jalur tikus kembali ke Indonesia untuk dijemput dan ditampung serta dipulangkan ketempat daerah asal.

Biaya yang dipatok untuk korban dari Malaysia sampai ketempat tujuan sebesar Rp.2 hingga Rp.5 juta, sesuai jarak tempuh berikut tiket akomodasi sampai tujuan.

Penjelasan Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Kepri, Kompol Dhani Catra Nugraha, menyampaikan, Polda Kepri terus menyelidiki kasus tersebut dan berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia untuk memutus tali rantai mavia pengguna jasa TKI Illegal yang sudah sangat jelas merugikan Negara dan masyarakat Indonesia, khususnya para pekerja itu sendiri, tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas.

Untuk mempersempit ruang gerak para imigran illegal ini lolos dari pantauan aparat, Polda Kepri juga terus melakukan pengawasan dan pemetaan terhadap jalur rawan TKI yang digunakan untuk mendarat dan berangkat di wilayah perairan Batam dan Kepri.

Begitupula koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah Malaysia untuk melakukan pemetaan dan pengawasan area yang sering dilewati.

Dari Malaysia, para pekerja tersebut melewati daerah Kota Tinggi, sebelum mencapai bibir pantai, mereka melalui jalur hutan sepanjang 1 km, setelah sampai bibir pantai, mereka harus menuju ke laut sekitar 100 sampai 150 meter, dimana mereka sudah ditunggu kapal yang akan memberangkatkannya ke Indonesia,” jelas Dani.

Untuk pemulangan TKI Illegal, Polda Kepri juga bekerjasama dengan BP2TKI.

“ Untuk memulangkan para TKI Illegal yang tidak dilengkapi dokumen (paspor dan visa kerja) yang sah sehingga menggunakan jalur tidak resmi ketika akan pulang ke Indonesia, Polda Kepri sudah bekerjasama dengan BP2TKI, “ tambah Erlangga.

Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 120 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

“ Akan dikenakan UU Keimigrasian bukan UU Pekerja Migran Illegal (PMI) dan rujukannya adalah karena adanya surat edaran dari Kejaksaan agung yang diperkuat oleh Yurisprudensi, “ tutup Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Kepulauan Riau Kombes Hernowo Yulianto menutup Konfrensi Pers di ruang Media Centre Polda Kepri. IKA

 

 

.

 

 

SHARE