Demo Kejari Batam Buntut Penundaan Penetapan Perkara Tjipta Fudjiarta

TERDEPAN.CO.ID. BATAM-Penundaan sidang penetapan tuntutan kasus yang melibatkan pemilik hotel BCC menuai aksi protes. Puluhan massa yang tergabung dalam Ormas, Paguyuban, LSM dan OKP (OPLO) Kota Batam melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Jumat (14/9/2018) pagi.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa meminta Kejaksaan Negeri Batam mencabut dan mengklarifikasi pernyataan di media tanggal 8 September 2018, yang menyatakan satu atau dua hari sebelum pembacaan tuntutan akan memberikan (tuntutan) ke penasehat hukum terdakwa.

“Sepengetahuan kami dalam praktek hukumnya tidak pernah ada seorang Jaksa memberikan bocoran isi tuntutan kepada terdakwa atau penasehat hukum terdakwa sebelum di bacakan di depan persidangan,” ujar pengunjuk rasa, Eduard Kamaleng.

Pengunjuk rasa juga meminta agar Kejaksaan menuntut terdakwa Tjipa Fudjiarta semaksimal mungkin. Karena dalam fakta-fakta persidangan, Tjipa Fudjiarta dianggap telah memperlihatkan kecurangan-kecurangan dalam menguasai BCC Hotel yang menjadi objek penipuan.

“Apabila tuntutan kami tidak dapat dipenuhi maka kami akan melaporkan permasalahan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Jampidum Republik Indonesia, Jamwas Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia,” papar Eduard.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Batam, Filpan Fajar D.Laia mengatakan bahwa tidak ada kewajiban dari penuntut umum untuk menyampaikan tuntutan kepada penasehat hukum terdakwa.

“Tetapi fakta persidangan, karena perkara ini sudah begitu lama, sesuai dengan azas hukum yang cepat, biaya yang rendah dan kepastian hukum, dengan keinginan baik itu penuntut umum maupun penasehat hukum untuk mempercepat terjadinya kepastian hukum, maka ini kita harus percepat, namun hingga saat ini kita masih menyusun langkah-langkah untuk tuntutan,” jelas Filpan kepada pengunjuk rasa.

“Kami tidak akan main-main dan tidak ada kepentingan dalam perkara ini. Karena kita adalah payung penegakan hukum. Tuntutan (pengunjuk rasa) ini saya terima dan akan saya sampaikan nanti kepada pimpinan,” lanjut Filpan.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Roch Adi Wibowo menegaskan bahwa proses persidangan perkara Tjipta Fudjiarta akan berjalan sesuai hukum acara yang ada.

“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semua akan berjalan sesuai dengan hukum acara yang ada, dan keputusan ada ditangan Majelis Hakim,” katanya menanggapi aksi unjuk rasa.

Sebelumnya, sidang pembacaan tuntutan terdakwa kasus dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan pemalsuan surat di PT.Bangun Megah Semesta (BMS) dengan terdakwa Tjipta Fudjiarta ditunda Majelis Hakim lantaran karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap dengan tuntutannya.

“Sidang ditunda hingga hari Rabu tanggal 12 September dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU,” kata Ketua Majelis Hakim Tumpal Sagala sambil mengetuk palu persidangan, Jumat (7/9/2018) pagi itu.

Di hari yang sama, Kasi Pidum Kejari Batam, Filpan Fajar D.Laia saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha yang terbaik dalam mempersiapkan tuntutan. ia juga menampik bahwa jika penundaan penetapan dianggap mengulur-ulur waktu.

“Kami menunda ini bukan berarti mengulur-ulur waktu, tapi kita sudah usaha yang terbaik. Seperti kita ketahui inikan perkara penting, kami harus mempersiapkan dalil-dalil untuk pembuktian di persidangan,” ujar Filpan kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (7/9/2018) siang.

Filpan menegaskan bahwa pihaknya hanya diberikan waktu beberapa hari untuk mempersiapkan tuntutan setelah acara pemeriksaan saksi-saksi. “Perlu juga diketahui, mulai dari acara pemeriksaan, kita cuma dikasih waktu beberapa hari,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan meski saksi ahli A de Charge (meringankan) tidak hadir pada sidang hari Rabu (5/9), namun keterangan saksi ahli A de Charge di sidang hari Senin (3/9) harus dimasukkan dalam tuntutan.

“Karena menunggu keterangan saksi ahli A de Charge kita masukkan dalam tuntutan. Tentu kita akan susun semua. Kalau hanya dari satu sisi kita bahas, kan tidak objektif! Jadi semuanya harus kita bahas mengacu kepada dakwaan yang kami sampaikan dalam persidangan pertama,” pungkas Filpan./Abidin

SHARE